KPK siap bongkar skandal korupsi Fadia Arafiq, 63 pejabat Pemkab Pekalongan terjerat, rakyat pun hilang harapan.
Skandal yang mengguncang Pekalongan akhirnya terkuak. KPK menyiapkan pemeriksaan untuk 63 pejabat yang terjerat korupsi Fadia Arafiq. Publik menatap dengan rasa kecewa dan hilang harapan siapa saja yang ikut terseret dan apa dampaknya bagi rakyat? Simak selengkapnya di Hilang Harapan.
Kronologi Pemeriksaan Pejabat Pemkab Pekalongan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 7 April 2026 menjadwalkan pemeriksaan terhadap 63 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan yang diduga terkait dalam skandal korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Fadia Arafiq. Pemeriksaan ini mencakup mulai dari kepala dinas hingga staf eselon bawah.
Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, mengatakan jumlah pejabat yang dipanggil merupakan hasil laporan Sekretaris Daerah. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang wajar dan harus dihormati.
Menurut Sukirman, seluruh pejabat diinstruksikan kooperatif menghadapi pemanggilan. Ia berharap agar proses berjalan lancar dan semua pihak mengikuti petunjuk dari KPK selama pemeriksaan berlangsung.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Latar Belakang Kasus Fadia Arafiq
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, pada awal Maret 2026. Dalam OTT tersebut, lembaga antirasuah membawa Fadia serta sejumlah orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.
Dalam penyidikan, KPK kemudian menetapkan Fadia sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan sejumlah pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan untuk periode 2023–2026.
Temuan penyidik menunjukkan ada indikasi konflik kepentingan, di mana Fadia diduga menjadi penerima manfaat atau beneficial owner dari perusahaan yang didirikan keluarganya sendiri, bernama PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB). Perusahaan ini disebut mendominasi proyek servis di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Baca Juga: Banjir Melanda Bengkulu Usai Hujan Lebat Tiga Wilayah Terdampak
Dugaan Aliran Dana Dan Kerugian Negara
Penyidikan KPK menemukan bahwa sepanjang periode 2023–2026, perusahaan milik keluarga Fadia PT RNB menerima transaksi sekitar Rp46 miliar dari kontrak dengan perangkat daerah. Namun, hanya sekitar Rp22 miliar yang digunakan untuk membayar gaji pekerja outsourcing. Sisanya sekitar Rp19 miliardiduga dinikmati oleh Fadia dan keluarga.
Rincian aliran uang tersebut termasuk sekitar Rp5,5 miliar untuk Fadia Arafiq dan sejumlah aliran dana lain ke pihak suami dan anaknya yang terlibat dalam struktur perusahaan serta jaringan proyek.
Praktik ini diduga melanggar prinsip good governance, konflik kepentingan, serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik yang bersih dan akuntabel.
Respons Pemerintah Daerah Dan ASN
Tindak lanjut pemeriksaan tidak hanya memanggil pejabat tinggi, tetapi juga sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemeriksaan terhadap unsur ASN terkait dugaan hubungan mereka dengan kasus korupsi ini berlangsung di lokasi seperti Polres Pekalongan Kota.
Plt Bupati Sukirman meminta seluruh ASN yang dipanggil untuk bersikap kooperatif dan menyampaikan keterangan sejujur-jujurnya kepada penyidik KPK. Instruksi ini menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi proses hukum.
Sikap sedih dan khawatir tampak terasa di internal Pemkab Pekalongan, karena dampak pemeriksaan ini dapat memengaruhi kinerja birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan lokal di masa mendatang.
Dampak Skandal Terhadap Rakyat Dan Harapan Ke Depan
Kasus korupsi yang melibatkan figur publik seperti Bupati Pekalongan sekaligus beneficial owner sebuah perusahaan kontraktor besar ini memicu kekecewaan luas di masyarakat. Banyak warga menilai kasus ini mencoreng nama baik pemerintahan daerah dan memperburuk citra birokrasi.
Rasa “hilang harapan” muncul di kalangan rakyat, terutama ketika praktik korupsi terlihat melibatkan jaringan keluarga pejabat, bukan hanya individu tunggal. Ketidakpercayaan kepada sistem pemerintahan bersih semakin menguat.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, banyak pihak berharap langkah KPK ini menjadi pintu perubahan. Masyarakat menantikan keadilan ditegakkan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang jauh dari praktik korupsi.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari inspektorat.magelangkota.go.id
