Sorotan pada rumah subsidi bikin James Riady heran, Di baliknya, tersimpan sinyal kuat krisis sosial ekonomi dan masalah hunian nasional.
Sorotan publik terhadap rumah subsidi kian menguat dan memunculkan tanda tanya besar. Pernyataan James Riady membuka diskusi penting tentang arah kebijakan perumahan, ketimpangan akses hunian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kian terasa.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi dan mengapa rumah subsidi menjadi pusat perhatian?
Dapatkan informasi terpercaya dan berita menarik lainnya untuk memperluas wawasan Anda hanya di Hilang Harapan.
Sorotan Berlebihan Pada Rumah Subsidi
Isu perumahan nasional belakangan dinilai terlalu bertumpu pada pembahasan rumah subsidi. Hampir setiap diskusi publik, kebijakan, hingga forum pengembang selalu mengarah pada skema bantuan pemerintah, sementara sektor perumahan komersial relatif jarang disentuh.
Kondisi ini memunculkan kritik dari pelaku industri properti yang menilai fokus tunggal tersebut berpotensi mengaburkan peluang besar di luar program subsidi. CEO Lippo Group, James Riady, secara terbuka menyampaikan keheranannya melihat perhatian publik dan ekosistem perumahan yang nyaris sepenuhnya terpusat pada skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Padahal, menurutnya, segmen non-subsidi justru memiliki pangsa pasar lebih luas dan potensi pertumbuhan yang signifikan.
Potensi Besar Perumahan Komersial
James menegaskan bahwa perumahan komersial bukanlah pasar kelas atas semata, melainkan kebutuhan riil masyarakat menengah yang sering kali terabaikan. Ia mencontohkan pengalamannya saat mendukung pengembang daerah yang menggarap proyek di luar pusat kota.
Lokasi yang kerap dianggap pinggiran justru menunjukkan daya serap pasar yang sangat tinggi. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa permintaan hunian komersial tidak selalu bergantung pada lokasi premium.
Selama harga, akses, dan kualitas sesuai kebutuhan masyarakat, minat konsumen tetap kuat. Fakta ini, menurut James, seharusnya menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan agar tidak menutup mata terhadap dinamika pasar non-subsidi.
Baca Juga: Kirim Bantuan ke Aceh-Sumut Gratis Naik Pelita Air
Alasan Pemerintah Memprioritaskan Rumah Subsidi
Di sisi lain, pemerintah memiliki pertimbangan berbeda. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa fokus awal pada rumah subsidi merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok paling rentan. Dengan angka backlog perumahan yang masih tinggi, negara dinilai wajib hadir terlebih dahulu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar menyebut hampir sepuluh juta warga Indonesia belum memiliki rumah layak. Dalam konteks tersebut, rumah subsidi dianggap sebagai solusi paling realistis dan cepat untuk menjawab kebutuhan dasar rakyat.
Oleh karena itu, prioritas kebijakan pada fase awal kepemimpinannya diarahkan sepenuhnya pada sektor ini. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan rumah susun subsidi kembali digerakkan setelah bertahun-tahun stagnan.
Kolaborasi Sebagai Jalan Tengah
Meski fokus pada subsidi, pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan pengembang swasta. Maruarar menekankan pentingnya menciptakan keadilan hunian dan mencegah terbentuknya kawasan eksklusif yang memisahkan kelompok sosial.
Ia mendorong agar rumah susun subsidi dapat dibangun berdampingan dengan perumahan komersial. Pendekatan ini dinilai sebagai jalan tengah antara kepentingan sosial dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan kolaborasi, pemerintah dapat memperluas akses hunian layak tanpa sepenuhnya membebani anggaran negara, sementara pengembang tetap memiliki ruang untuk bertumbuh. Wacana ini sekaligus mencerminkan tantangan besar sektor perumahan nasional: menyeimbangkan tanggung jawab sosial dengan dinamika pasar.
Jangan lewatkan berita seputaran Hilang Harapan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari cnbcindonesia.com
- Gambar Kedua dari mediaindonesia.com
