Delpedro Marhaen dan tiga rekannya divonis bebas terkait dugaan penghasutan dan berita bohong soal demo Agustus lalu.
Usai sidang, Delpedro meminta negara memulihkan harkat, martabat, dan haknya, serta menghentikan semua upaya hukum lanjutan dari Kejaksaan. Keputusan ini menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan luas soal perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Hilang Harapan.
Momen Kebebasan Yang Dinanti
Delpedro menyampaikan kegembiraannya saat diumumkan bebas di ruang sidang Kusuma Atmadja 4, PN Jakarta Pusat. Ia menyinggung Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya meminta ia bersikap kooperatif selama proses hukum. Delpedro menekankan bahwa kesabaran dan kepatuhan mereka menghadapi persidangan membuahkan hasil.
“Kami telah menghadapi peradilan dan dinyatakan tidak bersalah,” kata Delpedro dengan lantang. Ia menegaskan, keputusan bebas ini seharusnya menjadi titik akhir dan membebaskan mereka dari tuduhan yang tidak terbukti. Pernyataan ini menjadi simbol kemenangan bagi mereka yang mengalami penahanan tanpa dasar hukum yang jelas.
Selain itu, Delpedro menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap kerugian yang dialami, termasuk gangguan terhadap kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan pekerjaan selama enam bulan penahanan. Ia menilai bahwa pemulihan harkat dan martabat tidak kalah penting dari kebebasan itu sendiri.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Kerugian Selama Penahanan
Selama enam bulan ditahan, Delpedro dan rekan-rekannya menghadapi hambatan besar dalam kehidupan profesional dan pribadi. Mereka tidak bisa bekerja, kuliah, maupun menjalankan kegiatan sosial yang biasanya dilakukan, sehingga produktivitas mereka terhenti.
Delpedro juga menyoroti biaya persidangan dan kebutuhan pribadi yang harus dikeluarkan selama proses hukum. Beban ini menambah tekanan psikologis dan sosial yang berat, membuat pengalaman penahanan tanpa terbukti bersalah semakin menyakitkan.
Situasi ini memicu perbincangan luas tentang sistem hukum dan perlindungan hak-hak individu di Indonesia. Penahanan tanpa dasar yang kuat berpotensi merusak reputasi, karier, dan martabat seseorang, bahkan bagi mereka yang akhirnya dinyatakan bebas.
Baca Juga: Ramadan Geger! KPK Amankan Bupati Pekalongan, Publik Dibuat Terkejut!
Tuntutan Pemulihan Harkat Dan Martabat
Delpedro secara tegas meminta negara memulihkan harkat dan martabatnya serta tiga rekannya. Ia menekankan bahwa pengakuan formal dari negara penting agar reputasi mereka pulih dan masyarakat dapat memahami bahwa mereka tidak bersalah.
Ia juga berharap Kejaksaan tidak menempuh jalur hukum kasasi, sehingga putusan bebas ini dapat menjadi final. Menurut Delpedro, penerimaan keputusan ini penting untuk menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Selain itu, permintaan pemulihan hak ini menjadi sinyal penting bahwa negara menghormati prinsip keadilan dan hak individu, terutama bagi mereka yang sebelumnya ditahan tanpa bukti yang kuat. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk mencegah penahanan sewenang-wenang di masa depan.
Amar Putusan Dan Implikasinya
Majelis hakim menyatakan Delpedro, staf Lokataru Muzaffar Salim, admin Syahdan Husein, dan mahasiswa Aliansi Mahasiswa Menggugat Khariq Anhar bebas dari seluruh dakwaan. Mereka tidak terbukti menyebarkan berita bohong, melakukan penghasutan, atau memanfaatkan anak untuk kepentingan militer.
Hakim menegaskan bahwa para terdakwa berhak dipulihkan harkat, martabat, dan kemampuan mereka. Putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan kebebasan berpendapat dan hak sipil di Indonesia, sekaligus memberikan pelajaran penting soal pentingnya keadilan hukum yang transparan dan bertanggung jawab.
Dampak putusan ini diharapkan mendorong evaluasi prosedur penahanan dan perlakuan hukum terhadap tersangka. Selain itu, publik dapat lebih memahami bahwa hak-hak individu harus dijaga, dan kebebasan berpendapat dilindungi sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari detik.com
