Sumatera Utara mulai bangkit setelah bencana, ditandai kesiapan ratusan rumah bantuan bagi warga terdampak untuk segera dihuni.
Pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara resmi dimulai, membawa harapan bagi ribuan warga terdampak. Wakil Gubernur Sumut Surya optimistis proyek ini selesai sesuai target, sebagai wujud keseriusan pemerintah memastikan warga tidak terlantar pascabencana.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Hilang Harapan.
Harapan Baru di Tengah Puing
Pemerintah melalui Kementerian PKP membangun hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera Utara, dengan 200 unit di Sibolga, 118 di Tapanuli Tengah, 103 di Tapanuli Utara, dan 227 di Tapanuli Selatan. Proyek ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi warga yang masih tinggal di pengungsian.
Wakil Gubernur Sumut Surya berharap pembangunan huntap selesai tepat waktu agar korban bencana segera kembali hidup normal tanpa berlama-lama di pengungsian. Hunian tetap ini menjadi simbol kebangkitan dan pemulihan psikologis masyarakat terdampak.
Groundbreaking pembangunan huntap ini disaksikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, pada Minggu (21/12/2025). Momen ini menandai dimulainya babak baru bagi para korban bencana, menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan memberikan dukungan penuh dalam setiap kondisi.
Lokasi Strategis Dan Target Penyelesaian Awal 2026
Pemilihan lokasi pembangunan huntap telah melalui pertimbangan matang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penghuninya. Di Sibolga, hunian akan berdiri megah di area GOR Olahraga Sibolga, sementara di Tapanuli Tengah akan berlokasi di Kawasan Asrama Haji Pinangsori. Kedua lokasi ini dipilih karena aksesibilitas dan fasilitas pendukung yang memadai.
Untuk wilayah Tapanuli Utara, pembangunan huntap akan dipusatkan di Desa Sibalanga, sebuah area yang dianggap strategis dan aman dari potensi bencana serupa di masa mendatang. Sedangkan di Tapanuli Selatan, hunian akan dibangun di Kebun Hapesong PTPN IV, memanfaatkan lahan yang lebih stabil dan kondusif untuk pemukiman jangka panjang.
Target ambisius telah ditetapkan: seluruh hunian untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumut diharapkan selesai pada awal tahun 2026. Percepatan ini menjadi prioritas utama pemerintah, didukung oleh koordinasi intensif antar lembaga dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Baca Juga: BPBD OKU Bersihkan Tumpukan Sampah Pohon di Tiang Jembatan
Kolaborasi Multisektor Untuk Pemulihan Sumut
Wakil Gubernur Surya berharap kesabaran sekaligus partisipasi aktif masyarakat terdampak dalam percepatan pembangunan huntap. Ia juga menekankan dukungan semua pihak, termasuk TNI, Polri, BNPB, dan elemen masyarakat lainnya. Semangat gotong royong menjadi kunci keberhasilan proyek ini.
Pemerintah Provinsi Sumut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PKP, Mendagri, TNI, Polri, pihak swasta, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen yang telah bahu-membahu merehabilitasi permukiman warga. Surya juga menegaskan bahwa Presiden terus memantau perkembangan pemulihan bencana di Sumut, menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi dari pusat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa negara telah mengerahkan seluruh kekuatan untuk memulihkan kondisi Sumut dan daerah lain terdampak bencana. Ia mendorong semua pihak bekerja kompak dan lebih cepat. Sebuah pesan tegas bahwa negara hadir dalam setiap kesulitan rakyatnya.
Jaminan Pemerintah, Tanpa Beban APBN/APBD Dan Dukungan Swasta
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan bahwa pemerintah akan membantu seluruh rumah yang terdampak, baik kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Khusus bagi rumah yang rusak berat atau bahkan hilang, pemerintah akan membangunkan huntap tanpa membebani korban bencana secara finansial. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.
Tito menjelaskan bahwa pembangunan hunian tetap untuk korban bencana di Sumatera mencapai lebih dari 2.600 unit, meliputi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Angka ini mencerminkan skala bencana yang luas dan respons pemerintah yang komprehensif. Pendataan yang cermat menjadi dasar penentuan bantuan, memastikan setiap korban mendapatkan haknya.
Pembangunan huntap ini dilakukan tanpa membebani APBN maupun APBD. Yayasan Buddha Tzu Chi berperan besar dengan membangun lebih dari 2.000 rumah, ditambah kontribusi pribadi Menteri PKP Maruarar Sirait. Hal ini menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan individu dalam menghadapi krisis kemanusiaan.
Jangan lewatkan update berita seputaran Hilang Harapan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari instagram.com